-Timker 3 adalah Timker Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok- peta wilayah kerja BBKK Tanjung Priok

Dasar Hukum Timker 3 - BBKK Tanjung Priok

Dasar Hukum Struktur Organisasi Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan - BBKK Tanjung Priok, adalah :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lihat
  2. Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan Lihat
  3. Peraturan Menteri Kesehatan No 10 tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan Lihat
  4. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07-MENKES-2149-2023 ttg Uraian Tugas Fungsi Organisasi Pembentukan Tim Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan Lihat
  5. Keputusan Dirjen P2P Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan Lihat
  6. Surat Keputusan Kepala BBKK Tanjung Priok Nomor : HK.02.03/C.IX.5/45/2025 tentang Tim Kerja, Wilayah Kerja, dan Pos pelayanan Kesehatan di Lingkungan Balai Besar kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Lihat

Dasar Hukum Kegiatan di Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan - BBKK Tanjung Priok, adalah :

  1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan  🔗
  2. Undang Undang No. 6 Tahun 2018,tentang Kekarantinaan Kesehatan 🔗
  3. PP No. 66 Tahun 2014, tentang Kesehatan Lingkungan 🔗
  4. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 🔗
  5. Kepmenkes 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan
  6. Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
  7. Permenkes RI Nomor 1096 Tahun 2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga
  8. Permenkes RI No.14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
  9. Permenkes RI Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran
  10. Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
  11. Permenkes RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal


Langganan: Postingan (Atom)